Sistem Pemerintahan Indonesia

sistem pemerintahan indonesia
Sistem Pemerintahan dalam bidang ketatanegaraan dibuat untuk memperoleh sebuah aturan yang akan mengatur berbagai macam kelangsungan pemerintahan atau berjalannya sebuah negara dalam memperbaiki fungsi negara tersebut, misalnya Sistem Pemerintahan Indonesia. Sebuah negara yang berdiri harus memiliki aturan atau sistem pemerintahan yang akan mengatur kelangsungan berjalannya sebuah negara untuk memakmurkan rakyat negara tersebut.

Sistem dan pemerintahan merupakan dua kata yang menjadi inti dari tulisan ini dengan definisi masing-masing. Sistem memiliki sebuah arti yaitu suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti yang lebih luas adalah lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif dan lembaga legislative maupun lembaga yudikatif.

Berikut ini adalah Pengelompokkan Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Presidensial


Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislative atau parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena kedudukan presiden adalah sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara yang menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, Filiphina, Pakistan.

Ciri-ciri yang dimiliki dalam Sistem Pemerintahan Presidensial adalah:
  1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
  2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
  3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
  4. Eksekutif dipilih melalui pemilu.

Sistem Pemerintahan Parlementer


Sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Perdana menteri dan menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Negara yang menggunakan Sistem Pemerintahan Parlementer adalah Kerajaan Inggris, Malaysia, India, Belanda, Australia.

Ciri-ciri dan syarat dari sistem pemerintahan Parlementer adalah:
  1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
  2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan juga antara presiden dengan kabinet.
  3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

Sistem pemerintahan Campuran


Sistem pemerintahan Campuran mengambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensial. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, sistem ini juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara yang menggunakan Sistem Pemerintahan Campuran adalah Perancis.

Jangka waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia


Tahun 1945 – 1949


Terdapat penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

Perubahan fungsi komite nasional Indonesia pusat dari sebagai pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang merupakan wewenang dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR.

Terjadinya perubahan dari sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

Tahun 1949 – 1950


Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah Quasy Parlementary atau sistem parlementer cabinet semu. Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS bukan cabinet parlementer murni. Karena dalam sistem parlementer murni, parlemen memiliki kedudukan atau peran yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

Tahun 1950 – 1959


Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-cirinya adalah:
  • Presiden dan wakil presiden kebal atau tidak dapat diganggu gugat.
  • Menteri bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat pemerintahan.
  • Presiden berhak membubarkan DPR.
  • Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)


Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib partai politik ditentukan oleh presiden yaitu sebanyak 10 parpol yang diakui. Tidak ada kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.

Tahun 1966 – 1998


Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lambat laun banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998.

Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)


Sistem pemerintahan Indonesia sekarang. Pelaksanaan demokrasi pancasila dalam era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum diamandemen:


  • Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • DPR sebagai pembuat UU.
  • Presiden adalah sebagai penyelenggara pemerintahan.
  • DPA atau Dewan Pertimbangan Agung sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
  • MA atau Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
  • BPK pengaudit keuangan.

Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen (1999 – 2002)

  • MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
  • Komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
  • Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
  • Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
  • Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengann Sistem Pemerintahan Negara Lain


Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi pada kenyataannya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi bisa dibilang Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini


  • Presiden dan menteri selama menjabat tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.
  • Pemerintah memiliki waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
  • Presiden tidak bisa memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia


  • Terdapat kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
  • Seringnya terjadi pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
  • Pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah kurang berpengaruh.
  • Pengaruh rakyat terhadap kebijakan-kebijakan politik kurang mendapat perhatian.

Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Malaysia


Badan Eksekutif

  • Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara.
  • Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Badan Legislatif

  • Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannyan membuat undang-undang.
  • Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden.

1 comment:

  1. Thanks for sharing :)
    materinya sangat membantu..

    visit my page : http://erisoncs.student.ipb.ac.id

    ReplyDelete

If you liked this post, please leave your comment!